PEKANBARU (HALUANPOS.COM) – Ini kabar baik bagi petani kebun sawit di Provinsi Riau tahun ini, yang kebun sawitnya sudah menua untuk dilakukan peremajaan (replanting) bakal dapat bantuan dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) total hampir Rp1 triliun untuk petani di Riau dari 22 provinsi di tanah air.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Asosisasi Petani Sawit Indonesia (Aspakindo), Ir Gulat ME Manurung MP C APO kepada Pekanbaru Pos di ruang kerjanya, kemarin. Dikatakan Gulat, peluang ini harus disampaikan kepada seluruh petani sawit rakyat di Riau.
”Riau itu jika dikalkulasikan hampir Rp1 T. Dana ini sebagian digunakan untuk replanting dari petani itu sendiri yang dikelolah oleh sebuah badan ad hoc di bawa Kementerian Keuangan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sebab ini bukan pajak dan bukan penerimaan negara. Dan penggunaannya sudah ada ketentuannya,” ujar Gulat.
Apkasindo sendiri mendukung keberlanjutan dan penggunaan dana pungutan ekspor sawit di bawah pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tersebut. Pungutan ekspor membantu kegiatan peremajaan sawit dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
”Dana pungutan itu sangat bermanfaat untuk petani sawit. Saya ingin sampaikan bahwa petani sawit justru mensyukuri manfaat dana pungutan ekspor. Kalau ada yang berseberangan pendapat dengan kami, mungkin bersumber dari orang yang bukan petani sawit, sehingga tidak merasakan manfaatnya,” ujar Gulat.
Dalam perhitungannya, pungutan ekspor berdampak kepada harga TBS petani sawit. Dari perhitungan asosiasi, diskon yang diterima antara Rp90-Rp 110 per Kg TBS untuk setiap pungutan 50 USD per ton CPO.
”Tapi petani tidak keberatan sepanjang dana tersebut dipergunakan kembali untuk membangun sektor kelapa sawit. Dan petani sawit sangat merasakan manfaatnya,” tuturnya.
Dana pungutan sawit membantu anak petani atau buruh sawit untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. ”Mereka ini anak-anak petani dan buruh tani yang dibiayai full beasiswa BPDP-KS. Mereka tidak punya kesempatan dan peluang jika bersaing di kampus-kampus umum karena berbagai faktor,” jelas Gulat lagi.
Yang paling dirasakan adalah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bagi perkebunan petani sendiri. Tahun ini, dana peremajaan sawit Rp30 juta per hektare, sehingga semakin dirasakan manfaatnya bagi petani secara berkolompok.
”Kami apreasiasi perhatian Kementerian Keuangan melalui BPDP-KS yang menaikkan dana hibah. Apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini, sangat memberi harapan baru masa depan sawit petani yang sudah memasuki generasi baru,” jelasnya.
Selain itu, kata Gulat, dukungan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian sangatlah terasa yang mewujudkan kebijakan untuk melonggarkan syarat PSR. Dari sebelumnya 8 persyaratan dipangkas menjadi 2 persyaratan.
”Kemudahan ini sangat membantu petani untuk meningkatkan target peremajaan sawit,”sambung Gulat.
Dana pungutan ekspor akan lebih terasa manfaatnya bagi petani untuk digunakan bagi sarana prasarana. Dana sarana prasarana ini sangatlah penting bagi petani yang ingin memperbaiki jalan kebun ataupun pabrik sawit. Realisasi dana sarana dan prasarana ini sangat dinantikan petani sawit yang tersebar di 117 DPD Apkasindo Kab/kota dan 22 DPW Provinsi seluruh Indonesia.
”Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kinerja pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinet seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Dirut BPDP-KS, Pak Eddy Abdurrachman,” ujar Gulat.(rls/btr)
