PEKANBARU(Haluanpos.com)-
Polemik terpilihnya secara aklamasi Miftahudin, M.Pdi sebagai Ketua PGRI Kota Pekanbaru Periode 2025–2030 masih terus berlanjut. Ketidakpuasan dengan sistem pemilihan pada Konferensi Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru yang digelar 3 November 2025 di Gedung Guru Rusli Zainal Kota Pekanbaru hingga kini terus berlanjut
Salah satu pengurus PGRI Cabang kota Pekanbaru yang minta namanya disebutkan sangat menyayangkan dengan sistem konferensi pemilihan ketua PGRI kota Pekanbaru yang kita nilai tidak terbuka dan transparan, sehingga pelaksanaan pemilihan ketua PGRI kota Pekanbaru yang baru terkesan dikondisikan. Apalagi pengurus PGRI Cabang Se-kota Pekanbaru tidak dilibatkan dalam sistem pelaksanaan pemilihan ketua baru PGRI kota Pekanbaru,” ujarnya. Senin(17/11)
Untuk itu, kami telah membuat 8 poin pernyataan sikap kami yang bertujuan untuk meminta pelaksanaan ulang terkait acara Konferensi Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pekanbaru. Nantinya kami akan menghadap Wali Kota Pekanbaru yang merupakan Pembina PGRI kota Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi kami. Tentunya semua persoalan akan kita sampaikan kepada Wali Kota Pekanbaru. Keinginan kami hanya ingin pelaksanaan pemilihan ketua PGRI kota Pekanbaru pada 3 November 2025 diulang kembali,” ungkapnya
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD kota Pekanbaru, Doni Saputra mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ini untuk dapat menyelesaikan persoalan ini dengan benar dan terbuka. Kalau benar ini terjadi, maka kita sangat menyayangkan, sebab akan hilang kepercayaan para guru kepada suatu organisasi yang memperjuangkan hak-hak guru yang ada di kota Pekanbaru ini,” ungkap Doni Saputra.
Kita sebagai wakil rakyat tidak menginginkan adanya polemik di organisasi PGRI di tengah masyarakat, apalagi organisasi PGRI sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalitas guru, menetapkan standar etika dan kompetensi, serta meningkatkan kemampuan guru melalui berbagai program dan pelatihan telah dipandang baik oleh masyarakat,” ungkap Doni
” Seharusnya organisasi PGRI memberikan contoh dan tauladan yang baik, apalagi pengurusnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi,” ujar Doni Saputra.(YS)