PEKANBARU(HPC) – Ketua Komisi II DPRD kota Pekanbaru H Fathullah menolak keras wacana pencabutan subsidi gas elpiji 3 Kg yang akan dilakukan pemerintah. Politisi Partai Gerindra ini menilai, yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan pengawasan, bukan mencabut subsidi.

“Kalau subsidi dicabut artinya pemerintah tidak pro rakyat, ingat rakyat ini masih banyak yang miskin, jelas mencabut subsidi sama dengan menyusahkan masyarakat miskin,” tegas Fathullah kepada wartawan saat dimintai tanggapan di DPRD Pekanbaru, Senin (27/1/2020).

Ditegaskan Fathullah, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memperketat pengawasan dalam pendistribusian gas elpiji subsidi 3 Kg. Dimana, selama ini masih banyak gas elpiji subsidi digunakan rumah makan dan warga yang mampu.

MENARIK DIBACA:  Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama Hadiri Pawai Takbir Idul Adha 1444 H

“Disperindag kembali kami ongatkan, awasi, tak boleh rumah makan gunakan gas 3 kg, Pertamina lakukan pengawasan, gas 3 kg tak boleh masuk malam, karena rawan,” kata Fathullah.

Bahkan jika warga menemukan ada pangkalan yang mencurigakan, elpiji dipasok malam hari, rumah makan ataupun kedai nasi yang pakai elpiji subsidi, maka silahkan lapor ke Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah, dia akan turun ke lapangan.

“Saya juga ajak teman-teman wartawan serta masyarakat luas, jika menemukan hal-hal mencurigakan dan penyelewengan distribusi elpiji subsidi, lapor ke saya, saya akan tinjau ke lapangan, jika terbukti menyalahi, kita minta cabut izinnya,” tegasnya. (Yusuf)

By admin