MERANTI (HPC) – Hafizan abas selaku wakil ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti menerima sambutan temu ramah bersama perwakilan Pekerja sosial di kediamannya membahas beberapa program prioritas yang sedang dijalankan di Kabupaten kepulauan Meranti (Selasa, 16/07/19).

Slide Kegiatan Hafizan Abas Komisi III DPRD Kep. Meranti

Kunjungan koordinasi pekerja sosial dibawah naungan Kementerian Sosial menyampaikan terkait komitmen Pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kepulauan Meranti. Salah satunya program Nasional Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Konsultasi dan diskusi yang berlangsung antara Peksos dan Hafizan abas selaku anggota DPRD Kepulauan Meranti  yang membidangi urusan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan.

Dalam diskusi tersebut Hafizan menyampaikan, ada beberapa perhatian khusus yang harus kita dukung serta memfasilitasi tenaga pekerja yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti guru honorer kemenag, bidan PTT dan Pendamping PKH.

MENARIK DIBACA:  Hj. Jahlelawaty Ja'afar ajak ibuk- ibuk dalami Politik dan membagun Bangsa

“Kita paham mereka ini pekerja lapangan yang bertanggung jawab langsung untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.” Ungkap hafizan

Selain membahas bidang pendidikan dan kesehatan, hafizan mengutarakan pembahasan lebih spesifik mengenai bidang sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan yang sampai hari ini sangat membantu masyarakat tidak mampu sebagai Keluarga Penerima Manfaat untuk mengurangi beban dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

“Saya beserta anggota dewan komisi III bulan agustus 2018 lalu berkunjung langsung ke Kementerian Sosial RI meminta Kemsos memberi kuota penerima PKH di Meranti lebih besar lagi dari tahun sebelumnya, sebab jumlah penerima PKH dinilai belum merata dan belum sesuai jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Meranti yang mencapai 28,99%” Harap hafizan

Secara statistik nilai kemiskinan dalam angka menurun dari tahun sebelumnya namun angka tersebut masih berada ditingkat teratas sebagai daerah termiskin di Provinsi Riau.

MENARIK DIBACA:  BUPATI DAN WARGA SALING 'TEMBAK' DI FESTIVAL CIAN CUI Hj. Sisilita Juliandi Rachman : Saya Sangat Terkesan, Tahun Depan Saya Datang Lagi

“Keluarga Penerima Manfaat saat ini sekitar 15 ribu Keluarga, sementara angka kemiskinan di Meranti mencapai hampir 30%. Kami minta penerima PKH bisa bertambah mencapai 30 ribu KK. Pihak dari Kemsos menyambut baik usulan yang disampaikan dan akan berupaya mengakomodir ditahun mendatang” jelasnya

Sebagai anggota DPRD terpilih dari Fraksi PKB untuk priode selanjutnya 2019-2024, Hafizan berharap tetap diberikan amanah untuk menaungi urusan kemaslahatan dibidang sosial, pendidikan dan keagaaman komisi III DPRD Kepulauan Meranti.

“Kedepannya juga perlu dibahas mengenai standar indikator kemiskinan yang berhak menerima bantuan sosial di Kepuluan Meranti agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan diberikan kepada yang berhak menerimanya” tambah hafizan

Standar indikator kemiskinan di Meranti ini juga perlu dibahas untuk sinkronisasi antara indikator yang sudah ditetapkan oleh Kemsos, Badan Pusat Statistik dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Secara zonasi geografis ekonomi, penilaian secara fisik belum bisa memenuhi syarat dari kategori miskin dan rentan terhadap kemiskinan.

MENARIK DIBACA:  Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sangat Mendukung Program APR

“Ya, kondisi rumah bagus bisa saja warisan dari orang tuanya begitu juga dengan kendaraan roda dua perlu dilihat dulu dari harganya, saat ini motor di Meranti sudah menjadi kebutuhan bukan lagi sebagai barang mewah. Ini perlu pembahasan lebih lanjut jika perlu dibuat Perda atau Perbupnya”. Tegas Hafizan

Ditempat yang sama Yudi Kirana selaku Koordinator Kecamatan PKH Tebing tinggi berharap usai terbentuknya formatur Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, kita dari Peksos bisa audiensi duduk bersama Komisi III DPRD membahas terkait program penanggulangan kemiskinan termasuk standar layak menerima bantuan sosial di Kepulauan Meranti.

“Kedepannya kami berharap secara formal Pekerja sosial bisa duduk bersama dengan pak Dewan Komisi III untuk audiensi dengar pendapat terkait program bantuan sosial dan juga adanya perhatian khusus komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengakomodir Pekerja sosial dilapangan” Harap Kirana *(Adv/Mf)