PEKANBARU(Haluanpos.com)- Komisi III DPRD Pekanbaru melaksanakan rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru dalam agenda rapat
laporan pengeseran 1,2,3 dan realisasi anggaran APBD 2025. Senin (25/8/2025)
Didalam rapat tersebut, satu persatu anggota serta ketua komisi secara bergantian mempertanyakan sejuah mana realisasi anggaran kegiatan Dinsos kota Pekanbaru tahun 2025 serta menanyakan pencapaian dan hambatan. Namun secara tegas pula pihak Dinsos memberikan jawaban.
Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Hj Niar Erawati SIP menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya program Dinas Sosial tahun anggaran 2025.
“Kami sengaja memanggil Dinas Sosial untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang sudah dijalankan, termasuk penyerapan anggaran, kendala di lapangan, serta kekurangan yang masih dihadapi,” ujar Niar.
Selain itu, pihak Komisi III DPRD Pekanbaru turut menyoroti salah satu persoalan yang mengemuka adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sering dikeluhkan masyarakat karena tidak tepat sasaran.
“Banyak warga yang seharusnya berhak justru tidak mendapat bantuan, sementara yang tidak layak malah masuk daftar (DTKS). Ini harus segera dicarikan solusi, tentu persoalan ini tidak bisa hanya oleh Dinsos, tapi perlu lintas sektor,” ujarnya.
Selain DTKS, Komisi III DPRD Pekanbaru juga menyoroti masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) dan pengamen jalanan yang terus berulang meski sudah ditertibkan. Untuk itu, Kita mendorong Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih serius membuat program yang berkelanjutan
seperti, mendorong adanya posko disimpang-simpang lampu merah sebagai gerakan baru Pemko,” harap Niar
Dalam rapat tersebut, tutur hadir Wakil Ketua Tekad Indra Pradana Abidin, Sekretaris Komisi Abu Bakar serta anggota lainnya Lindawati, Putri Varadina, Sri Rubiyanti, Doni Saputra, Muhammad Sabarudi, Zakri Fajar Triyanto. Hadir dalam rapat Sekretaris Dinsos Kota Pekanbaru Rahma Ningsih diikuti jajaran kepala bidang.(YS)