PEKANBARU (HALUANPOS.COM) – Puluhan Pengurus DPD LM2R se-Riau lakukan audensi bersama LAM Riau. Dalam kesempatan tersebut hadir setiap Pengurus Daerah dari Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Dumai, Kampar, Meranti dan lainnya, dengan membawa utusan masing-masing daerah sebanyam enam peserta.
Acara yang dilaksanakan di Kantor LAM Riau dijalan Deponegoro pekanbaru itu dihadiri oleh petinggi LAM Riau, Dt.Syahril abu bakar dan pengurus LAM Riau lainnya. Membahas tentang bagaimana peran kepemudaan Ikut berpartisipasi memaksimalkan Perjalanan Blok rokan melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA).
Ketua Umum Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Jefrizal menjelaskan bahwa selama ini kita sudah berjuang dari gerakan kepemudaan melayu sejak 2018.
” sejak tahun 2018 kota sudah mulai bergerak, dan memang ini adalah salah satu upaya, karena kita harus terus melakukan upaya terbaik untuk menggerakkan kepemudaan melayu” ucapnya pada pertemuan yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIB itu (28/09/21).
SKK MIGAS di Jakarta Pusat kemudian memflow up kekuatan Badan Usaha Milik Adat (BUMA) agar bisa maksimal bergerak dan beroperasi sehingga bisa menjamin lapangan pekerjaan bagi masyarakat tempatan 65 persen. Hal ini akibat ikut prihatinnya LM2R terhadap nasip negeri lancang kuning ini.
Menurut Jefrizal, persentase Kemiskinan daerah Riau ini sudah diambang batas, tercatat pada bulan september 2020 meningkat sebesar 7,04 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin ini, jika dibandingkan dengan September 2019. Sementara itu, periode Maret 2020 – September 2020 persentase penduduk miskin naik 0,22 persen poin, artinya penduduk miskin di Riau mencapai 491.220 Jiwa. Jika dipahami dari Garis Kemiskinan pada September 2020 meningkat 4,04 persen, dari Rp.524.861,- per kapita per bulan.
” Pada september 2020 lalu, Garis Kemiskinan meningkat sebanyak 4,04 persen. Ini menjadi PR untuk kita semua karena ini sudah d ambang batas ” tambahnya.
Hal ini sebabkan ada beberpa faktor, tentunya yang pertama soal lapangan pekerjaan tidak memadai, tingkat pendidikan dan tidak adanya keseimbangan harga barang pokok dan pendapatan warga. Sehingga Laskar Muda Melayu Riau (LM2R) yang merupakan saudara kembarnya Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) ikut prihatin dan merasa cemas jika tidak punya langkah kongkrit dari kaum muda negeri ini.
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai pengelolaan saham Blok Rokan 39 persen melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA). harus di dorong agar bisa maksimal, karna menyadari Pengalihan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku anak usaha PT Pertamina (Persero) merupakan sejarah bagi industri hulu migas di Indonesia yang sebelumnya, pengelolaan Blok Rokan dipegang oleh CPI selama 97 tahun.
Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 kilometer persegi yang terletak di lima kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok tersebut memiliki 96 lapangan dan tiga lapangan di antaranya berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Produksi minyak Blok Rokan mencapai 1 juta barel minyak per hari.
Pada Juni 2018, Pertamina memenangkan lelang kontrak gross split sebagai pengelola Blok Rokan selanjutnya untuk 20 tahun ke depan. Hingga akhirnya pada 8 Agustus 2021 satu-satunya blok migas yang tertinggal dikelola Chevron berakhir dan selanjutnya dikelola oleh KSSK baru yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Kemudian evaluasi dalam pemberian izin SKK Migas akan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Aspek yang dievaluasi dalam pemberian izin meliputi kemampuan keuangan, kemampuan teknis dan legalitas pendirian perusahaan.
“yang kita ketahui bahwa Aset Negara di Blok Rokan Capai Rp 97,78 Triliun, hal ini perlu pengontrolan dari masyarkat tak terkecuali kaum muda Riau itu sendiri ” tutup Ketua Umum Laskar Muda Melayu Riau tersebut.