PEKANBARU(Haluanpos.com)-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Provinsi Riau periode 2025–2029 di Hotel Grand Central, Pekanbaru, Selasa (14/7/2026).
Dimana pelantikan DR (HC ) Donny Satria Putra SE, MB selaku ketua DPD HIMPERRA Riau, sekretaris Ar. Matra Anugraha selaku Sekretaris dan Yeni Nofrika selaku bendahara, dihadiri Ketua DPP HIMPERRA H. Ari Tri Priyono, ST, anggota Majelis Kehormatan DPP HIMPERRA Endang Kawidjaja, para pengurus HIMPERRA dari berbagai daerah, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto berharap kepengurusan baru DPD HIMPERRA Riau dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Masih banyak tantangan sektor perumahan di Riau. Data menunjukkan rumah layak huni di Riau mencapai sekitar 87 persen. Artinya masih ada masyarakat yang belum menikmati hunian yang memenuhi standar kelayakan,” ujar SF Hariyanto.
Menurutnya, persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap lingkungan hunian yang layak, termasuk fasilitas dasar seperti air bersih dan sarana pendukung lainnya.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperkuat dukungan terhadap program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, Riau memperoleh alokasi Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) sebanyak 423 unit.
“Alhamdulillah, dua minggu lalu kami kembali bertemu dengan kementerian dan mendapat tambahan bantuan sebanyak 500 unit. Ini tentu menjadi kabar baik sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi kami,” katanya.
SF Hariyanto menambahkan, keberhasilan program perumahan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pengembang, perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), PLN, hingga perbankan seperti BRK dan BTN.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah kabupaten dan kota juga kami dorong memberikan berbagai insentif serta penyederhanaan perizinan. Selain itu, koordinasi dengan sektor perbankan harus diperkuat agar akses pembiayaan rumah semakin mudah bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Majelis Kehormatan DPP HIMPERRA, Endang Kawidjaja, berharap kepengurusan baru mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pengembang rumah subsidi di Riau.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah hambatan perizinan akibat tumpang tindih data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari Kementerian ATR/BPN dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. Kondisi tersebut berdampak pada penolakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui sistem OSS.
“Kami berharap persoalan-persoalan seperti ini bisa menjadi pembahasan utama dalam Rakerda sehingga ditemukan solusi bersama untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Endang juga menilai DPD HIMPERRA Riau sebagai salah satu kepengurusan terbaik di Indonesia, terutama dalam aspek administrasi organisasi.
“DPD HIMPERRA Riau termasuk salah satu yang terbaik, sejajar dengan Jawa Barat dalam hal ketertiban administrasi. Kami berharap ke depan terus menghadirkan inovasi dan mampu menjawab berbagai tantangan sektor perumahan di daerah,” katanya.
Ketua DPD HIMPERRA Riau, Donny Satria Putra, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pengembangan perumahan bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak SF Hariyanto yang telah memberikan dukungan penuh kepada HIMPERRA dalam menyediakan rumah bagi masyarakat Riau. Ini menjadi semangat baru bagi kami,” ujarnya.
Usai dilantik, Donny menegaskan kepengurusan baru akan fokus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor perbankan untuk mempermudah proses perizinan maupun pembiayaan rumah bagi MBR.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan melahirkan berbagai formulasi dan relaksasi kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan rumah sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Selain itu, HIMPERRA juga akan mencari solusi atas meningkatnya harga material bangunan yang belakangan menjadi tantangan bagi pengembang dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah.
Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar setelah pelantikan, HIMPERRA Riau juga akan membahas pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai daerah, memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perumahan dan permukiman.
“SDM menjadi faktor penting agar setiap anggota mampu menghasilkan kawasan perumahan yang berkualitas. Mulai dari proses perizinan, konsep pembangunan, kualitas bangunan, hingga legalitas tanah dan bangunan harus benar-benar dipastikan lengkap sehingga masyarakat mendapatkan hunian yang aman dan berkualitas,” tutup Donny.
Selain acara pelantikan, Rakerda, juga dilaksanakan seminar serta menyerahkan Plakat kepihak sponsorship oleh ketua DPD HIMPERRA Riau. (YS)
