PEKANBARU (HALUANPOS.COM)- Rektor Universitas Muhammadiyah (UMRI) Dr. H. Saidul Amin,MA secara resmi dilantik sebagai Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Riau nomor 1122/VII/2022, tgl 12 Juli 2022 tentang pembentukan KDEKS Provinsi Riau.
Pelantikan ini bertempat di Ball Room Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, bersama Gubernur Riau Syamsuar yang langsung di saksikan Oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Kamis (25/8/2022) di Pekanbaru.
Dr H Saidul Amin MA ketika diwawancarai menyampaikan bahwa KDEKS adalah perpanjangan tangan dari KNEKS yang berupaya meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.
Pada sisi lain KDEKS bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.
“Intinya, KDEKS harus mampu menjadi think-tank yang merekomendasikan, menkordinasikan, sinkronisasi, merumuskan serta mengawasi dan mengevaluasi arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah”, kata Saidul Amin.
Lebih lanjut Saidul Amin juga mengatakan bahwa sebagai Provinsi ketiga yang memiliki KDEKS, Riau harus bisa menjadi contoh dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.
Struktur komite itu terdiri dari Gubernur Riau Syamsuar sebagai Ketua, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Harianto sebagai sekretaris. Sementara sebagai Direktur Eksekutif adalah Dr H Saidul Amin MA yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Riau (Umri).
Sedangkan Wapres RI KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS meminta KDEKS yang sudah dilantik untuk bekerja secara efektif dan berkoordinasi serta berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di provinsi Riau.
Pada kesempatan itu juga Wapres sangat mengapresiasi konsep pemprov Riau yang ingin menjadikan Bumi Lancang Kuning sebagai pusat destinasi dan industri halal. Sebab ini seiring dengan tekad pemerintah RI menjadikan Indonesia sebagai Pusat produsen halal terbesar di dunia tahun 2024. (**)
Sumber: Umri.ac.id