ROKAN HILIR – Rokan Hilir berdiri tidak lah secara tiba-tiba tapi di mulai dari Perjuangan Panjang para Tokoh-Tokoh dan Masyarakat, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Para Cerdik Pandai hingga para Alim Ulama.
Kewedanaan Bagansiapiapi di mulai Pada tanggal 18 Desember 1963 dengan membentuk Panitia Perjuangan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Bagansiapiapi yg di Ketuai oleh Husin Rambah, Wakil Ketua H. Junus Nur dan Anggota Lainnya yang di Perjuangkan sampai pada masa Reformasi Tahun 1999 sebagai awal Kembali Rokan Hilir di Perjuangkan.
Perjuangan Pemekaran Kabupaten Rokan Hilir tidak lepas dari Tokoh Penting Putra terbaik Riau H. Syarwan Hamid Hamid yang kala itu sebagai pejabat Mentri Dalam Negeri dan H. Shaleh Djasit.SH sebagai Gubernur Riau serta H. Fadhlah Sulaiman.SH sebagai Bupati Bengkalis.
3 Tokoh tersebut sangat menentukan dan tentunya di dukung seluruh Tokoh dan Komponen Masyarakat Rakan Hilir yang berasal dari 5 Kecamatan, Kubu, Bangko, Tanah Putih, Rimba Melintang dan Bagan Sinembah.
Berawal dari Kunjungan Syafari Ramadhan Gubernur Riau( H.Shaleh Djasit) di Rumah Dinas Camat Bangko (Sekarang Mes Pemda Rokan Hilir) pada tahun 1999. Kunjungan safari ramadhan itu disambut oleh Camat Drs.H.Jhon Lukman yang dihadiri tokoh dan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Bangko Bagansiapapi ( LAM RIAU ROHIL Sekarang).
Adapun Tokoh-Tokoh yang Hadir saat itu yakni Kh. Madian, H. Yahya Totoe, H.sudarno Mahyudin, H. Marzuki, Lukman Jamil dan Rusli Effendi. Dalam kunjungan itu Gubernur Riau Shaleh Djasit meminta agar di bentuk Komite Perjuangan Pembentukan KabupatenTingkat Ii Rokan Hilir untuk memperjuangkan dan merumuskan berdiri Kabupaten Rokan Hilir.
Pada tanggal 5 Mei 1999 di Bentuklah Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Tingkat Ii Rokan Hilir yang diketuai oleh Amran Rambah bersama Wakil Ketua H. Marzuki Ar dan Para Wakil Ketua lain nya serta Sekretaris Ramli Harrofie Wakil Sekretaris Asnor, S.E dan lain lain yang di Tandai dengan penandatanganan Keputusan bersama Pengurus lembaga adat melayu riau wilayah Rokan Hilir yang selaku Ketua Harian H. Marzuki Ar dan Sekretaris H. Sudarno Mahyudin serta turut hadir Ketua Yayasan Multi Marga Kecamatan Bangko Andang Taruna dan Sekretaris Sudarno Mulya.
Untuk Memperkuat Perjuangan itu dibentuk lah kelompok Kerja Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rohil pada tanggal 11 mei tahun 1999 di Pekanbaru. Kelompok Kerja itu diketuai oleh H. Ahmadsyah Harrofie, S.H, Wakil Ketua H. Badarali Majid, SMHK serta Sekretaris H. Khaidir Matwafa .MA Wakil Sekretaris H. Aldini Arifin dan lain lain.
Pada tanggal 12 Mei 1999 juga dibentuk Penghubung Komite Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir di Bengkalis yang di Ketuai oleh H. Ilyas RB, Wakil Ketua H. Tengku Bakar dengan Sekretaris Syukri Harto, SE, M.Si Wakil Sekretaris Mustamam, S.H.
Setelah itu juga di bentuk Kelompok Kerja Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hilir di Pekanbaru pada tahun juga Pada 11 Mei 1999 yang diketui oleh H. Ahmadsyah Harrofie, S.H, Wakil Ketua H. Badarali Majid, SMHK serta Sekretaris H. Khaidir Matwafa .MA Wakil Sekretaris H. Aldini Arifin.
Kemudian Pada tanggak 9 Juni tahun 1999 digelar Musyawarah Besar( MUBES ) Dalam mengambil langkah-langkah untuk Menyatukan Visi dan Misi Masyarakat Rokan Hilir kemudian di bentuk lah Panitia Musyawarah Besar (mubes) Masyarakat Rokan Hilir.
Dalam mubes itu terbentuk Panitia Pengarah dengan Ketua Wan Muchtar, SH dan Wakil Ketua M. Johar Firdaus serta Sekretaris Mustamam, SH dan Wakil Sekretaris Syamsudin, SH sedangkan Paniti Pelaksana Azhar A, SH, Wakil Ketua Rustian Ismail, Sekretaris Rusli Effendi Wakil Sekretaris Hj. Rahimun.
Kemudian Pada tanggal 19 Juni tahun 1999 di laksanakan Musyawarah Besar(mubes) Pembentukan Kabupaten Tingkat II Kabupaten Rokan Hilir. Hasil rumusan dan Keputusan Mubes Rokan Hilir menjadi bahan Pertimbangan Pemerintahan Pusat untuk di Jadikan Undang-Undang Pemekaran Rokan Hilir dan beberapa Kabupten lain nya di Riau.
Berdiri nya Kabupaten Rokan Hilir juga Berdasarkan surat Dukungan Bupati Bengkalis Nomor:135/TP/796 Tanggal 9 Juni 1999 yang di Tanda Tangani H. Fadhlah sulaiman.SH dan Surat Pimpinan DPRD Bengkalis Nomor:12/KPTS/P/DPRD/1999/2000,Tanggal 15 Juni 1999 Yang di Tanda Tangani H. Helmy Mat (Ketua ) H. Abdul Djalil Sembiring (Wakil Ketua) H. Syofyan Hamzah.BA (Wakil Ketua) H. Barmawi (Wakil Ketua) dan juga berdasarkan Surat usulan Pemekaran Daerah Tingkat II di Provinsi Riau oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor:136/TP/1434 tanggal 15 Juni 1999 yg di Tanda Tangani H. Saleh Djasit.SH dan Rekomendasi/dukungan Usulan Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Iidi Provinsi Riau Oleh Pimpinan Dprd Provinsi Daerah Tingkat I Riau Surat Nomor: 19 KPTS/PIMP/DPRD/1999 di Tanda Tangani Drs.darwis Rida Z.
Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir Sangat Panjang dan semua Tokoh dan lapisan Masyarakat, Mahasiswa dan lain lain sangat bersemangat dan terus berjuang tampa lelah hingga lahirlah Undang undang 53/ 1999 maka yang menetapkan pada tanggal 4 Oktober berdirilah Kabupaten Rokan Hilir Sekaligus di Jadikan Ulang Tahun Rokan Hilir setiap Tahun nya.
Begitu Banyak pelaku sejarah yang berjasa dan patut untuk di kenang sepanjang sejarah jadi amal Jariah, Penghargaan/Sertifikat dan lain lain yang di berikan Pemerintah Rokan Hilir smg tepat sasaran dan benar-benar Sesuai dengan fakta Sejarah.
Ketua Mubes Pembentukan Rohil tahun 1999 H. Azhar Achmad, S.E,MSi mengungkapkan pada saat itu tidak ada yang mau untuk menjadi ketua namun berkat niat yang kuat untuk melahirkan Rohil maka ia memberanikan diri untuk menjadi sebagai ketua mubes.
“Saya masih ingat sewaktu rapat di Auditorium kantor pembantu bupati bengkalis wil 1 Bagansiapiapi. dalam rapat tak ada yg mau jadi ketua mubes akhir nya saya memberanikan jadi ketua mubes tahun 1999 tersebut dengan syarat Rusli Effendi sebagai Sekretaris itu yang Saya mau,” ungkap Azhar.
Sebagai Ketua Mubes pembentukan Kabupaten Rohil saya mengajak masyarakat Rokan Hilir baik yang berada di daerah maupun di luar daerah untuk merasa memiliki daerah ini dan cinta akan daerah.
“Dengan rasa memiliki dan cinta akan daerah Dengan rasa ingin membangun daerah itu akan bangkit jadi kita bisa memberikan sumbangsih secara moril maupun material untuk daerah dengan saling bersinergi baik dengan pihak eksekutif maupun legislatif di daerah,” ujar azhar.
Rasa memiliki dan cinta akan daerah dengan menggali berbagai potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah Rohil baik memanfaatkan sumber daya alam dan SDM yang ada untuk membangun daerah sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan kepada para tokoh pendiri Rohil.
“Selain memanfaatkan sumber daya yang ada Kita juga harus ada rasa memiliki sehingga kita dapat membangun mengembangkan serta menjaga daerah kita,” imbuhnya.
Momentum ulang tahun Kabupaten Rokan Hilir yang ke 26 tahun 2025 mendatang tergantung harapan para pendiri Rokan hilir yakni salah satunya terkait pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan sejumlah wilayah di sumatera
“Sebagai masukan dan saran jika sudah dimulai jalan tol batin selopan ke Rantau Perapat Labuhan Batu sebaiknya Pintu tol nya di Rohil, jika itu memungkin kan dibuat di kepenghuluan Balam atau tempat strategis lainnya sehingga warga bagansiapiapi bisa lebih mudah untuk menuju pintu tol, jika ingin ke Pekanbaru dan Sumut jarak tempuh waktu juga hemat,” kata Azhar.
Selain itu, Ketua Forum Pendiri Kabupaten Rokan Hilir ini juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar membangun jalan alternatif di Bagansiapiapi tepatnya melalui bundaran Pedamaran. Jika jalan tersebut tembus menuju kilo nol Lintas Sumatra maka akan memangkas waktu tempuh perjalanan.
“Saya berharap Pemprov Riau bangun jalan alternatif untuk masuk dan keluar di Bagansiapiapi melalui Bundaran pedamaran. Nanti terus menuju ke jambatan pedamaran 1 dan 2 hingga ke kilo nol jalan Lintas sumatera tepatnya simpang tanki Caltex. Jika ini terwujud maka akan memangkas jarak tempuh untuk menuju jalan lintas Sumatera dari jalan yang saat ini di lalui, terpangkas waktu hampir satu jam,” terangnya.
Kendati demikian pria yang pernah menjabat sebagai Asisten di Pemkab Rohil itu memahami kondisi keuangan yang saat ini terjadi pemangkasan. Untuk itu pemerintah daerah harus bijaksana dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang skala prioritas.
“Kami sangat memaklumi karena ada nya pemangkasan anggaran dari pusat untuk daerah Riau dan Rokan Hilir. meskipun demikian pemerintah harus bijaksana dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang berskala prioritas,” sarannya.