PEKANBARU(Haluanpos.com)-Hingga kini, masih ada beberapa persoalan yang dirasakan oleh pihak pengembang perumahan untuk merealisasikan program 3 Juta rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Akademi Properti Indonesia (API) Riau H. Jhon Satri, S.H.,M.H yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Asosiasi Perumahan dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Provinsi Riau.
Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak pengembang perumahan dalam penyediaan rumah bersubsidi, seperti belum sepenuhnya pemerintah kabupaten dan kota dalam menjalankan SKB Tiga Menteri tentang perumahan. Kemudian masih kakunya pihak perbankan dalam memproses urusan masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi, sehingga muncul sisa kuota rumah bersubsidi hingga kini” ungkap Jhon Satri. Minggu(12/10/25)
Sejauh ini pemerintah telah banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah bersubsidi, seperti dengan memberikan bantuan DP untuk masyarakat, memberikan suku bunga bersubsidi 5 persen selama 20 tahun, mengratiskan pajak BPHTB, mengratiskan PBG hingga bantuan subsidi lainnya yang dimana bantuan-bantuan tersebut memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi,” ungkap Jhon Satri
Dengan adanya beberapa persoalan yang dihadapi pihak pengembang perumahan di kabupaten dan kota, maka dari itu, kita dari ASPRUMNAS) Provinsi Riau telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), DPR RI hingga Gubernur Riau agar SKB Tiga Menteri tersebut dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten dan kota, baik itu Bupati dan Wali Kota,” ungkap Jhon Satri
Kita dari ASPRUMNAS Provinsi Riau tentunya sangat berharap agar pemerintah kabupaten dan kota betul-betul menjalan SKB Tiga Menteri tentang perumahan agar program 3 juta rumah yang menjadi program pemerintah pusat yakni Presiden RI Prabowo Subianto bisa berjalan dengan sukses,” ujar Jhon Satri.(YS)