BAGANSIAPIAPI – (HALUANPOS.COM) SMP Negeri 6 Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tengah menghadapi tantangan serius terkait nasib para tenaga pendidiknya. Dari total 27 orang guru dan kepala sekolah yang aktif mengajar di sekolah tersebut, hanya dua orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya merupakan guru honorer yang hingga kini belum memiliki kejelasan status.
Peralihan status sekolah dari swasta menjadi negeri menjadi titik awal dari persoalan ini. Meski sebagian besar guru telah mengabdi selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena belum memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun setelah peralihan status.
Kepala SMPN 6 Bangko, Masdalena, S.Pd pada Kamis (14/8) mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat para guru honorer berada dalam ketidakpastian. “Mereka sudah lama mengajar, tapi karena status sekolah baru berubah, mereka tidak bisa ikut PPPK. Kami sangat berharap ada perhatian dari Pemkab Rohil,” ujarnya.
Masalah gaji juga menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Sejak aturan baru yang melarang pembayaran gaji guru honorer dari APBD, pihak sekolah terpaksa mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, jumlah dana BOS yang diterima sangat terbatas karena jumlah siswa yang sedikit.
Saat ini, SMPN 6 Bangko hanya memiliki 210 siswa yang terbagi dalam tujuh ruang belajar. Dengan jumlah siswa yang relatif kecil, alokasi dana BOS pun tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan operasional, termasuk gaji para guru honorer.
Masdalena menjelaskan bahwa pihak sekolah terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembelian 100 kursi belajar menggunakan dana BOS. “Kami berusaha semaksimal mungkin, meski dana terbatas,” katanya.
Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Ruang belajar untuk kelas IX saat ini terpaksa menggunakan musala sekolah karena keterbatasan ruang kelas. Kondisi ini tentu tidak ideal bagi proses belajar mengajar.
Masdalena berharap Pemkab Rohil dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi SMPN 6 Bangko. Ia mengusulkan agar tahun ini sekolah mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas, ruang tata usaha, perpustakaan, dan rumah dinas guru.
“Kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah. Sekolah ini sudah lama berdiri dan butuh perhatian agar bisa memberikan pendidikan yang layak,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu guru SMPN 6 Bangko, Indra Siahaan, turut menyampaikan harapannya. Ia telah mengabdi sejak tahun 2006, saat sekolah masih berstatus swasta dengan nama SMP Bagan Jawa atau Jerama.
Indra mengaku bahwa dirinya dan rekan-rekan guru lainnya telah memberikan dedikasi penuh selama bertahun-tahun. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait status dan kesejahteraan mereka sebagai tenaga pendidik.
“Kami berharap Pemkab Rohil bisa melihat perjuangan kami. Kami ingin ada kejelasan dan perlindungan hukum sebagai guru,” ungkap Indra.
Ia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap masa kerja para guru yang telah mengabdi sejak sebelum peralihan status sekolah. Menurutnya, pengalaman dan dedikasi seharusnya menjadi pertimbangan dalam proses pengangkatan status kepegawaian.
Dengan segala keterbatasan yang ada, para guru SMPN 6 Bangko tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Mereka berharap suara mereka didengar dan ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi pendidikan di sekolah tersebut. Rls