Pekanbaru(Haluanpos.com)- Anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan dari fraksi Gerindra meminta pihak PUPR Kota Pekanbaru untuk segera melakukan realisasi pekerjaan penanganan banjir dikota Pekanbaru tahun 2021 ini. Mengingat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menganggarkan Rp13 miliar untuk penanganan banjir dengan 375 titik rawan banjir berdasarkan data pada masterplan penanganan banjir yang tersebar di 15 kecamatan, maka penanganan banjir bisa dikerjakan secara bertahap oleh pihak PUPR.
Memang, untuk mengatasi persoalan banjir dikota Pekanbaru ini bukanlah hal yang gampang, perlu waktu secara bertahap untuk melakukan pekerjaan penanganan banjir, seperti perbaikan drainase maupun membuat konstruksi drainase untuk jangka menengah dan jangka panjang serta membuat sumur serapan pada daerah-daerah yang rawan banjir,” ungkap Nurul Ikhsan. Senin(8/3/2021)
Kalau kita lihat, ada beberapa titik rawan banjir yang sering dikeluhkan oleh masyarakat kepada kita, seperti masyarakat dikelurahan Tampan, Senapelan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan beberapa titik daerah lainnya. Untuk itu, ditahun 2021 ini masterplan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota melalui pihak PUPR untuk segera dilaksanakan secepatnya agar masyarakat tidak lagi mengeluh masalah banjir,” ungkap Nurul Ikhsan
Walaupun penanganan banjir dikota Pekanbaru ini sudah dilakukan MoU(Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun kita berharap pemerintah Kabupaten Kampar yang berdampingan dengan wilayah kota Pekanbaru bisa dilibatkan untuk bersama-sama dalam mengatasi persoalan banjir dikota Pekanbaru ini,” harap Nurul Ikhsan.
Sementara itu, Mardianto Manan anggota DPRD Provinsi Riau menambahkan, Adanya masterplan banjir kota Pekanbaru yang melibatkan pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian merupakan salah satu upaya dalam mengatasi banjir dikota Pekanbaru, namun tentunya penanganan banjir harus fokus pada wilayah pembagian kerja sehingga persoalan titik-titik banjir yang terjadi dikota Pekanbaru dapat teratasi. Kalau pihak pemerintah kota Pekanbaru perlu melibatkan Pemkab Kampar dalam mengatasi banjir, perlu dilakukan koordinasi serta kajian terhadap titik mana saja yang perlu dilakukan kerjasama,” ungkap Mardianto Manan.(YS)