ROKAN HILIR ( HALUANPOS. COM) Setelah Mendengarkan Pandangan Umum Terhadap Fraksi Fraksi DPRD Rohil Berikut Jawaban Bupati Rohil.
Pertama Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi PDIP terhadap Ranperda APBD tahun 2025 agar Pemda dapat memenuhi kelengkapan Ranperda dan informasi lainnya yang menunjang Ranperda tentang APBD, Pemerintah daerah akan memenuhi sesuai ketentuan.
Selain itu terkait Ranperda mencakup seluruh aspek yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat diantaranya pelayanan publik, pendidikan, bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan berusaha memenuhi. Terkait dengan kewajiban mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen.
Dalam hal ini pemerintah akan berupaya memenuhi sesuai dengan aturan belaku. Sedangkan untuk komitmen pelaksanaan UHC bagi seluruh masyarakat Rohil, pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama kedepannya.
Untuk jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi Partai Demokrat saran dan masukan terkait ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur di Rohil, khususnya di wilayah pesisir, pemerintah daerah mengucapkan terimakasih dan akan menjadi perhatian semua pihak.
Sedangkan untuk jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dari partai Nasdem terkait pengurangan belanja daerah yang tidak menjadi skala prioritas sehingga tidak menimbulkan Defisit. Pada prinsipnya pemda sepakat dengan mengkoordinasikan kembali kegiatan skala prioritas. Dan terkait bidang infrastruktur 40%, kebutuhan dasar yang merupakan mandotory yang di prioritaskan, pembangunan merata di setiap Kecamatan , pemerintah daerah sepakat dan akan menjadi pembahasan bersama.
Sementara untuk jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi dari beberapa fraksi lainnya atas penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang juga lebih menitik beratkan pada pengembangan, peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi daerah serta peningkatan SDM, pemda pada prinsipnya sangat sepakat dan akan menjadi pembahasan untuk kedepannya.
Demikianlah penjelasan dan jawaban pemerintah yang dapat di sampaikan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD atas Ranperda APBD Tahun 2025, diharapkan dapat memenuhi jawaban pandangan umum fraksi yang telah disampaikan.