PEKANABARU (HALUANPOS.COM)- Guru Besar Universitas Riau Profesor Dr. H. Erdianto Effendi SH M. Hum sebagai pembicara dalam kegiatan diskusi Awal Pekan yang berjudul Penyadapan Presiden, Kejahatan Siber, Abuse of Power atau Makar, yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita Senin malam tanggal 9 November 2026.
Dalam paparan Pokok Pikirannya Prof. Dr. Erdianto Effendi, SH, M,Hum, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Riau yang menulis disertasi tentang makar, Makar merupakan terjemahan “aanslag” dari Bahasa Belanda yg berarti serangan.
“Secara istilah, istilah makar sendiri berasal dai Bahasa Arab berarti tipuan, tipu daya atau pengkhianatan, Makar dalam arti menurut Bahasa Arab ini yg lebih populer di Tengah Masyarakat, sehingga istilah makar kerapkali digunakan terhadap kasus pengkhianatan dalam partai politik.” Kantanya.
Lebih lanjut kata Prof. Erdianto, secara hukum, makar dimaknai Serangan, namun serangan tersebut tidak harus bersifat fisik. Pasal 16O KUHP, “Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.” Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana (Makar diatur dalam Pasal 191 sd 194)
Pengecualian (Pasal 196 ayat 2) : “Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana, Yang dimaksud dengan Persiapan melakukan Tindak Pidana adalah suatu keadaan jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana (Pasal 15).
Sedangkan Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana (Pasal 13)
Jadi, makar bukan delik materil dimana harus benar-benar telah terjadi akibat yang dilarang UU.
“Bunyi Pasal makar dalam KUHP adalah Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 2O (dua puluh) tahun atau Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Jadi, Tiga akibat yg dilarang Pasal 191 dan Pasal 193
• Terbunuhnya Presiden/Wakil Presiden
• Terampasnya kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden
• Tidak mampunya Presiden/Wakil Presiden menjalankan pemerintahan
• Tergulingnya pemerintahan (Secara Tidak sah)
Beberapa kasus makar yang pernah disidangkan di Indonesia antara lain :
• Kasus Cikini, percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno (Makar terhadap Presiden)
• Kasus G 30 S (Makar thd Pemerintah)
• Kasus separatisme Aceh, Maluku Selatan, Papua dan Timor Timur (Makar terhadap Wilayah)
Apakah Penyadapan Presiden sama dengan Makar?
Harus dibuktikan bahwa penyadapan terkait usaha dan persiapan untuk membuat
• Terampasnya kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau
• Tidak mampunya Presiden/Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, atau
• Tergulingnya Pemerintahan
Jika dalam pemeriksaan atau penyidikan kasus penyadapan saat ini oleh penyidik ditemukan adanya fakta korelasi penyadapan dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan atau untuk membuat Presiden tidak berdaya atau tidak bebas menjalankan pemerintahan, maka delik makar dapat dianggap sudah terjadi atau sudah dianggap delik yang selesai. Jika tidak, maka hal tersebut hanya merupakan delik penyadapan. (Rilis)
