TAPUNG (HALUANPOS.COM) – Bangunan lokal SMA Negeri 5 Tapung, Kampar, saat ini hampir ambruk dari longsoran tanah.Untung saat ini daerah ini sedang dilanda musim kemarau. Jika saja musim hujan datang bisa dipastikan, bangunan lokal SMA ini roboh.
Kondisi ini memerlukan perhatian mendesak dan serius dari berbagai pihak.
”Yang kita khawatir itu jika musim hujan tiba nantinya, air akan mengikis struktur tanah dan lokal sepanjang parit ini akan roboh, Pak,” sebut Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 5 Tapung Aldela SAg MPd didampingi guru M Nazri SPdI, yang memperlihatkan kondisi bangunan diatas tanah berbukit tersebut kepada wartawan, Selasa (23/2).
Pantauan lapangan, sepanjang sebelah barat SMA sekitar 100 meter, sudah memakan dan mengikis tanah sekolah tersebut lebih kurang tiga meter. Sebab badan tanah sebelah sekolah bergelombang dan berbukit, sehingga setiap hujan datang, air deras parit menghantam badan tanah yang berbukit tersebut.Menurut Kasek, pihaknya sudah mengajukan proposal dumb parit dan perbukitan ke Dinas Pendidikan Riau dan memberi tahu juga kepada anggota DPRD Riau dapil Kampar dan DPRD Kampar sendiri.
”Sudah kita ajukan awal tahun kemarin, tapi kan harus ada proses waktu di APBD atau pun di APBN itu. Sehingga tahun 2022 baru bisa dianggarkan pembangunannya, yang sudah kita rancang sebasr Rp850 juta,” ungkapnya.
Sementara itu Kades Karya Indah Syamsinur yang sebelumnya sudah melakukan kunjungan ke sekolahg tersebut langsung mengajak warga dusun setempat melakukan gotong royong dengan cara menanam bambu sepanjang longsoran bibir perbukitan tersebut.
”Ini hanya langkah antisipasi sementara kita saja, semoga tidak terjadi apa-apa. Namun kita berharap tahun ini secepatnya pemerintah provinsi ini memberikan perhatian khusus untuk mengantisipasi agar sekolah ini tidak roboh. Tidak harus menunggu tahun 2022 atau menunggu ini roboh dulu,” desak Kades yang mengaku perihatin dengan kondisi lapangan.
Sebab menurut Syamsinur, jika pun dianggarkan lewat Dana Desa (DD) tahun ini tentu nanti akan berbenturan dengan aturan, sebab sekolah negeri ini berada dibawah kewenangan provinsi.
”Bukannya kita tidak mau menganggarkan di dana desa itu. Ini kan ada aturannya,” lanjut Kades.(RLS/wan)