OLEH : HERI AFRIZON
(Birokrat bekerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau)
OPINI (HPC)- Peternakan modern adalah usaha peternakan yang memanfaatkan IPTEK secara intensif untuk mencapai efisiensi usaha yang lebih tinggi. Untuk itu pembangunan peternakan harus dilaksanakan secara konsisten dengan upaya membangun sistem dan usaha agribisnis.
Pembangunan sistem agribisnis peternakan merupakan suatu pendekatan yang melihat pembangunan peternakan sebagai suatu rangkaian subsistem yang saling terkait dari hulu, budidaya sampai ke hilir serta subsistem penunjang lainnya. Sedangkan usaha agribisnis merupakan suatu prasyarat agar aktivitas peternakan dapat memberikan nilai tambah ekonomis yang optimal kepada para pelakunya. Pendekatan sistem dan usaha agribinis peternakan harus menjadi fokus dalam reorientasi pembangunan peternakan ke depan.
Pembangunan peternakan yang hanya tertuju pada subsistem budidaya akan menghasilkan proses pemiskinan peternak. Fakta yang ada saat ini, peternak rakyat sebagai tulang punggung pembangunan peternakan umumnya hanya mampu menguasai subsistem agribisnis budidaya. Padahal nilai tambah yang terbesar berada pada subsistem agribisnis hulu dan pada subsistem agribisnis hilir. Kondisi inilah yang menjadikan budidaya ternak menjadi usaha yang kurang menarik, sehingga melahirkan “bottle neck” yang memperlambat laju pertumbuhan agribinis peternakan secara keseluruhannya.
Agar peternak memiliki akses ke dalam setiap sub sistem, maka peternak harus mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap subsistem agribisnis hulu dan hilir. Penguatan posisi tawar inilah yang merupakan tantangan berat yang harus kita hadapi dewasa ini mengingat berbagai keterbatasan peternak yang ada baik dalam hal pendidikan, wawasan dan terutama tradisi yang sudah mendarah daging di dalam dirinya. Upaya pembinaan sulit dilakukan akibat lokasi yang terpencar-pencar. Oleh karena itu kata kunci untuk meningkatkan posisi tawar peternak sekaligus menghilangkan “bottle neck” arus pembangunan agribisnis peternakan adalah memberdayakan Sumber Daya Manusia peternakan terdidik untuk membangun jejaring, baik antar sub sistem maupun dengan kelembagaan penunjang lainnya.
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019 – 2024, adalah Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU). Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
ada dua Misi yakni Misi ketiga yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing, dengan tujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sasaran yang ke Pertama, yaitu Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan. Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke tiga ini yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah : Pertama .Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui Pembangunan Sistem Agribisnis Peternakan Kedua Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. Kedua program ini akan menjadi program utama dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan produksi hasil peternakan tentunya sejalan dengan sasaran RPJMD yakni menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Pada Misi Gubenur dan Wakil Gubenur selanjutnya yakni Misi yang kelima Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut. Untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektoral. Untuk menciptakan tatakelola yang handal tersebut perlu
melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan peternakan di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang peternakan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang peternakan.
Menghadapi era perdagangan bebas maka Pencapaian Sumber Daya Manusia yang efisiensi akan menjadi tolok ukur keberlangsungan suatu usaha. Efisiensi akan dapat dicapai apabila di dalam sistem agribisnis peternakan terbuka peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternak melalui terciptanya usaha-usaha mulai dari subsistem hulu hulu sampai hilir. Pada segmen hulu diharapkan dapat tercipta bisnis pakan, bibit, obat, peralatan mesin serta pengelola permodalan. Pada segmen budi daya berkembang Sumber Daya Manusia yang mengelola bisnis penggemukan, pengembangan ternak unggas, ayam petelur, pembibitan, pupuk, kompos, jasa IB/ET dan jasa pelayanan kesehatan hewan. Pada segmen hilir tumbuh jasa pengolahan, uji mutu dan sertifikasi. Demikian pula di segmen pemasaran tumbuh Sumber Daya Manusia yang mengelola bisnis distribusi, transportasi, usaha retail dan promosi.
Penerapan teknologi tepat guna akan menjadi keharusan. Selain itu para peternak juga harus mampu mengorganisir diri mereka dalam organisasi yang memiliki daya tekan (pressure power). Peternak tradisional yang masih terus bergelut dengan aktivitas peternakan sambilan tentu sulit diharapkan untuk mampu menerapkan teknologi yang berdaya saing internasional sekaligus membangun posisi tawarnya. Oleh karena itu sudah seharusnya usaha peternakan kedepan lebih terbuka bagi peternak rakyat terdidik yang memiliki bekal ilmu dan wawasan memadai. Pertama Sistem
agribisnis peternakan terdiri atas empat subsistem, yaitu: subsistem agribisnis hulu (downstream agribusiness), subsistem agribisnis usaha tani
(on-farm agribusiness), subsistem agribisnis hilir (upstream agribusiness) dan subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (supporting institution). Kedua Pembangunan agribisnis peternakan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi tepat guna, peternak mampu mengorganisir diri mereka dalam organisasi yang memiliki daya tekan (pressure power), peternak rakyat terdidik yang memiliki bekal ilmu dan wawasan memadai.
Pada akhirnya Pembangunan Sistem Agribisnis Peternakan di Provinsi Riau harus melibatkan Fungsi dan Peran Lembaga dalam Usaha Peternakan di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau dimana Agribisnis peternakan juga terkait beberapa lembaga, antara lain lembaga produsen, lembaga konsumen, lembaga profesi, lembaga pemerintahan dan lembaga ekonomi. Dimana Lembaga – lembaga terkait ini akan berperan aktif dalam pembinaan, sehingga dapat mencapai satu sasaran yang sama yaitu sistem usaha agribisnis peternakan yang berkelanjutan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi dan manajemen modern yang dilakukan dalam skala usaha yang lebih besar*****
