Selatpanjang (HPC) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2017 di Kepulauan Meranti akan digelar tanggal 29 Oktober 2017 mendatang. Agar pelaksanaan berjalan dengan aman dan lancar Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim meminta camat berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengawal pesta demokrasi ditingkat desa tersebut. Ia pun mewanti-wanti Pilkades harus berlangsung dengan jujur dan adil bebas dari segala bentuk permainan.
“Saya tidak ingin ada permainan. Pilkades itu dari, oleh dan untuk desa sendiri, panitia juga harus berasal dari desa sendiri. Kita Pemda hanya mengawasi saja,” ujar Wakil Bupati H. Said Hasyim, saat memimpin Rakor Persiapan Pilkades serentak di ruang Melati Kantor Bupati, Rabu (4/9).
Potensi permainan dalam pilkades dapat dilakukan oleh semua calon terlebih lagi oleh incumbent yang faktanya memiliki kekuasaan dan kuat dari segi finansial. Agar permainan tidak terjadi, Wabup meminta kepada camat dan jajaran untuk memantau. Apabila ditemukan calon yang macam-macam ia perintahkan untuk dieliminasi.
“Saya minta camat tolong dipantau jika menemukan calon yang macam-macam gagalkan saja,” perintah Wabup.
Dalam Rakor yang dihadiri Kabag Ops Polres Meranti, Perwakilan Kejari Meranti, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Badan Kesbangpolinmas Meranti, Camat Se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati, Pilkades Meranti serentak yang akan digelar 29 Oktober 2017 mendatang cukup berpotensi terjadi gugatan dan itu hal biasa dalam sebuah demokrasi agar tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. Wakil Bupati meminta Asisten I Bidang Pemerintahan dan camat jangan sampai mengabaikan gugatan masyarakat. Setiap gugatan yang masuk harus dikaji dan diteliti sehingga dapat dicari solusi penyelesaiannya.
“Jika ada gugatan jangan sampai diabaikan. Saya minta camat untuk mengkaji dan meneliti semua laporan yang masuk sehingga jawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan masalah,” ucap Wakil Bupati.
Sekedar informasi dalam seleksi calon Kades, beberapa waktu lalu telah terjadi gugatan masyarakat didua desa yakni Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Desa Lukit Kecamatan Merbau. Sengketa terjadi akibat tereliminasinya beberapa calon Kades dimana yang mendaftar 8 orang namun setelah diseleksi terpilih 5 orang. Hal itu sesuai amanah Permedagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades dan PP No. 43 Tahun 2014 yang mengharuskan calon kades paling banyak terdiri dari 5 orang.
Agar kondusifitas Pilkades terjamin, Wakil Bupati H. Said Hasyim meminta camat untuk malakukan komunikasi intens dengan pihak keamanan, Polsek, Koramil, Babinsa dan para tokoh masyarakat.
“Kita semua harus waspada. Saya minta Camat juga berkoordinasi dengan Polsek, Koramil dan para tokoh masyarakat untuk mengeliminir semua isu negatif yang berkembang dimasyarakat agar dapat segera diluruskan,” paparnya lagi.
Dalam pilkades kedepan sangat berpotensi dipolitisir dengan melancarkan isu-isu negatif ditengah masyarakat yang dilancarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan Kamtibmas. Apalagi kondisi real saat ini terjadinya goncangan ekonomi karena harga komoditi pertanian masyarakat yang turun akan semakin memicu memanasnya situasi untuk itu koodinasi intens dari pihak Kecamatan dengan keamanan harus terjalin dengan baik.
Salah satu isu negatif yang diangkat oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah soal gaji guru MDA yang belum terbayarkan. Bahkan oknum ini dari laporan kepolisian yang masuk ke Pemda mulai merekrut anggota dengan iming-iming uang untuk bersama-sama mempengaruhi masyarakat membuat kerusuhan. Selain itu paham radikal komunis dan lainnya jelang Pilpres dan Pileg Tahun 2019 yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak.
Sesuai amanah Wakil Bupati H. Said Hayim, diakui Camat Pulau Merbau Husni Gamal mengaku telah melakukan kesepakatan Pilkades Damai ditandatangani Camat, Kapolsek, MUI, Calon Kades dan Tim Sukses dari masing-masing calon dan sejauh ini suasana masih kondusif.
Diinformasikan juga untuk pilkades tahun 2017 ini, dari 96 Desa Se-Kabupaten Meranti 21 sebanyak 19 desa akan dilakukan pemilihan langsung dan 2 desa dilakukan penunjukan langsung. Dua desa yang dilakukan penunjukan langsung adalah Desa Sendanu dan Desa Tanjung Kedabu khusus Desa Tanjung Kedabu telah ditetapkan Miswan. (Win).
