Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi

0
43

PEKANBARU(Haluanpos.com) – DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan R-APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (23/11/2022).

Rapat paripurna ke-14 masa sidang kesatu ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT, serta anggota DPRD lainnya. Sementara dari Pemko Pekanbaru, dihadiri Plt Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kepala OPD, Asisten, Camat dan unsur Forkopimda.

PJ Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan jawaban pandangan fraksi DPRD kota Pekanbaru
PJ Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan jawaban pandangan fraksi DPRD kota Pekanbaru

Plt Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mewakili Pj Walikota Pekanbaru Muflihun menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan pandangan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam R-APBD 2023, Pemko Pekanbaru sangat komit dan konsisten dalam membangun Kota Pekanbaru. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta menekan angka kemiskinan.

MENARIK DIBACA:  Zulmansyah: Terima Kasih SKK Migas Sumbagut Sudah Menjadi Mitra PWI Riau
Turut hadir semua kepala OPD lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru
Turut hadir semua kepala OPD lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru

“Untuk pendidikan di APBD 2023, Pemko menganggarkan Rp 600 Miliar atau 24 persen dari nilai APBD. Untuk bidang kesehatan kita anggarkan 10 persen dari APBD. Termasuk juga infrastruktur,” kata Indra Pomi.

Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Gerindra Plus terkait permasalahan banjir, Indra Pomi menjawab bahwa Kota Pekanbaru sendiri sudah memiliki masterplan penanganan banjir. Saat ini, masterplan penanganan banjir sedang dijalankan oleh Pemko guna meminimalisir terjadinya banjir di wilayah Kota Pekanbaru.

Turut hadir semua anggota DPRD kota Pekanbaru
Turut hadir semua anggota DPRD kota Pekanbaru

“Untuk diketahui, Kota Pekanbaru diapit oleh dua sungai besar, yakni Sungai Kampar dan Sungai Siak. Kami sudah melalukan koordinasi dengan Pemprov dan Pemkab Kampar, untuk sama-sama menangani banjir ini. Karena aliran air banjir selain di sungai-sungai kecil di Pekanbaru, juga mengalir ke Sungai Kampar,” paparnya.

MENARIK DIBACA:  DPRD Meranti Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Sidang Paripurna

Selanjutnya, pertanyaan mengenai anggaran JKN-KIS, bahwa Pemko Pekanbaru sudah menganggarkan untuk KIS dan sejenisnya sebesar Rp 16 Miliar dalam R-APBD 2023.

Untuk program-program lainnya, bahwa Pj Wali Kota sudah menginstruksikan ke semua OPD, harus menjalankan program yang bermanfaat, bukan hanya kepentingan pribadi. Bahkan, kinerja seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru juga akan dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui sejauh mana ukuran dan serapan anggaran.

“Yang pasti, arah pembangunan Kota Pekanbaru bergerak ke depan. Selain yang sudah terprogram, juga penghapusan kemiskinan ekstrem, yang dilakukan melalui upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan sebagainya,” terang Indra Pomi.

Kepala OPD lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru mendengarkan jawaban Pemerintah terhadap pandangan Fraksi DPRD kota Pekanbaru
Kepala OPD lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru mendengarkan jawaban Pemerintah terhadap pandangan Fraksi DPRD kota Pekanbaru

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT mengatakan, bahwa berbagai tahapan dan proses pembahasan R-APBD 2023 telah dilalui bersama antara Banggar DPRD dan TAPD Kota Pekanbaru.

MENARIK DIBACA:  Disbud Riau Berikan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Melayu Terhadap Komunikasi Adat Terpencil

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan, DPRD Kota Pekanbaru telah menjadwalkan pengesahan APBD 2023 ini pada tanggal 29 November mendatang.

“Alhamdulillah, beberapa tahapan penting sudah kita lalui. Jika tidak ada kendala dan halangan, APBD Pekanbaru 2023 akan kita sahkan tanggal 29 November, intinya akan disahkan sebelum jatuh tempo,” tutup Ginda. (Galeri/YS)