PEKANBARU(HALUANPOS.COM) – DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023. Secara umum, pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru menyoroti realisasi pendapatan asli daerah yang selalu tidak mencapai target. Selasa (22/11)

Rapat paripurna kali ini, dipimpin oleh Ginda Burnama serta didampingi oleh Nofrizal selaku Wakil Ketua DPRD Pekanbaru. Sedangkan dari kalangan legislatif, dihadiri oleh Plt Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution serta sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemko Pekanbaru.
Sesuai kesepakatan antara DPRD dan Pemko Pekanbaru, Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023 diprediksi berjumlah Rp 2,699 triliun. Dimana, target pendapatan asli daerah atau PAD dipatok sebesar Rp 961 miliar.

Sebanyak 7 Fraksi di DPRD Pekanbaru, secara bergantian menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Pekanbaru 2023.
Juru bicara Fraksi PKS, Yasser Hamidy mengatakan, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Pekanbaru selalu tidak mencapai target. Berdasarkan data Bapenda Pekanbaru, realisasi PAD tertinggi yang pernah dicapai sebesar Rp 710 miliar pada tahun 2019 lalu.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Gerindra Plus, Nurul Iksan mengatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga. Anggaran kartu Indonesia sehat, penyertaan modal bagi BUMD. Target pendapatan daerah sejak 5 tahun terakhir selalu tidak tercapai.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Pangkat Purba mengatakan, Pemko Pekanbaru dinilai masih belum serius dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah karena selalu tidak mencapai target. Padahal, potensi pajak dan retribusi daerah cukup banyak namun belum tergarap dengan baik.
Kemudian, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Indra Sukma mengungkapkan, seperti apa arah pembangunan Pemko Pekanbaru pada tahun 2023 mendatang terutama dalam penghapusan angka kemiskinan ekstrim. Pemko Pekanbaru juga diminta, untuk memaparkan proyeksi pendapatan asli daerah serta belanja daerah yang pro rakyat.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Robin Edward mengatakan, persoalan banjir hingga kini masih menjadi keluhan dominan yang disampaikan warga Pekanbaru. Selain itu, penanganan penyakit DBD dan pelayanan Posyandu, pembangunan infrastuktur dasar, program beasiswa, vaksinasi boster dan pemberian modal bagi pelaku UMKM juga diharapkan menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru ke depan.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Partai Hanura Nasdem, Zulfahmi menyampaikan, APBD Pekanbaru 2023 yang berjumlah Rp 2,699 triliun diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Selain itu, jangan ada lagi ada hutang tunda bayar dan Silpa pada tahun 2023 mendatang.

Terakhir, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Masni Ernawaty mengungkapkan, Pandemi Covid-19 masih akan memberikan dampak terhadap struktur APBD Pekanbaru tahun 2023 mendatang. Sehingga, dibutuhkan upaya dan inovasi dari Pemko Pekanbaru untuk perbaikan perekonomian daerah.
Plt Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengungkapkan, dalam merealisasikan target PAD tahun 2023 mendatang Pemko Pekanbaru akan melakukan sejumlah inovasi dan evaluasi. Dimana, peningkatan PAD akan menjadi fokus Pemko Pekanbaru bersama OPD terkait.
“Jadi memang untuk PAD sendiri, Pak PJ Walikota sudah memberikan arahan agar kita melakukan inovasi dan evaluasi serta memperbaharui data agar target realisasi bisa lebih tinggi. Baik itu sektor reklame, parkir dan retribusi sampah, ini akan kita tingkatkan supaya sektor penerimaan ini bisa naik,” ungkap Indra Pomi.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama menyebutkan, dalam mencapai target PAD pada tahun 2023 nanti Pemko Pekanbaru butuh sejumlah strategi jitu.
“Tentunya Pemko mempunyai strategi ya, terutama PJ Walikota bersama Sekdako, TAPD dan DPRD Pekanbaru terkait penetapan target PAD. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi. Kemudian, target PAD ini kan masih ada APBD Perubahan juga. Namun bila tidak tercapai, kita masih punya APBD Perubahan untuk mengatur postur APBD Pekanbaru 2023,” sebut Ginda.
Selanjutnya, Rabu besok akan dilaksanakan paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi serta pembahasan final APBD Pekanbaru 2023. Sedangkan pengesahan APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023, ditargetkan ketok palu pada tanggal 29 november mendatang.(YS/Glr)