New York-(HPC)– Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Pejabat-pejabat Palestina menyebut resolusi PBB itu sebagai “pukulan besar” bagi kebijakan Israel.
Resolusi tersebut diadopsi setelah AS memilih untuk abstain dalam voting DK PBB yang digelar Jumat, 23 Desember waktu setempat. Langkah AS ini sangat mengejutkan, mengingat selama ini AS selalu menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan setiap resolusi PBB yang mengecam Israel, sekutu Timur Tengah terdekatnya.
“Keputusan Dewan Keamanan merupakan pukulan besar bagi kebijakan-kebijakan Israel,” cetus juru bicara kepresidenan Palestina, Abu Rudeina seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (24/12/2016).
“Itu kecaman internasional dan bulat atas permukiman dan dukungan kuat bagi solusi dua negara,” imbuhnya.
Sementara itu, Saeb Erakat, yang pernah menjadi negosiator perdamaian Palestina-Israel dan orang nomor dua di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menyebut hari digelarnya voting DK PBB pada Jumat (23/12) sebagai hari bersejarah.
“23 Desember merupakan hari bersejarah dan kemenangan bagi legitimasi internasional, hukum internasional dan dokumen-dokumen internasional,” kata Erakat.
Menurut Erakat, voting tersebut merupakan pesan yang jelas bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa kebijakan-kebijakannya tak akan mendatangkan perdamaian dan keamanan bagi Israel atau Timur Tengah.
“Satu-satunya cara untuk perdamaian adalah lewat pembentukan negara merdeka Palestina, dan inilah yang disetujui oleh komunitas internasional hari ini di Dewan Keamanan,” tegas Erakat.
Secara terpisah, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan, pemerintahannya tadinya berharap AS akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi anti-Israel tersebut.
Resolusi DK PBB tersebut menuntut “Israel segera dan menghentikan sepenuhnya semua aktivitas permukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem timur.”
Selama ini, PBB bersikeras bahwa aktivitas pembangunan permukiman Yahudi adalah ilegal. Badan dunia tersebut juga telah berulang kali menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas tersebut. Namun pejabat-pejabat PBB menyatakan, justru terjadi peningkatan pembangunan permukiman Yahudi dalam beberapa bulan terakhir.
Pemerintahan Obama juga telah menyatakan keberatan atas kebijakan permukiman Israel. Namun usai kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS pada November lalu, pemerintah Israel malah menghidupkan kembali rencana untuk membangun 500 rumah baru bagi para pemukim Israel di wilayah Yerusalem timur. (***)
Sumber:Detikcom
