Pekanbaru (Haluanpos-com)-Alih kelola WK Migas Rokan tinggal last minute, namun sampai detik ini belum ada terlihat tanda-tanda Pemerintah Pusat maupun Daerah mengajak Lembaga Kesultanan Siak untuk dilibatkan dalam peralihan antara Chevron dan Pertamina.dalam peralihan Blok Rokan ini.
Pada tahun 1970 yang dalam peralihan antara NPPM kepada Caltex, Pemerintah Pusat dan Gubernur Riau saat itu, Arifin Ahmad sebagai perwakilan Pemerintah Daerah bersama melibatkan Zuriat Kesultanan Siak , dimana yang berhadir dan turut menandatangani kontrak saat itu Tengku Syed Ibrahim bin Tengku Syed Abu Bakar yang juga adalah Ayahanda dari Tengku Syed Muhammad Amin, dimana yang pertama kali adalah NPPM (SOCAL) saat itu melakukan eksplorasi migas, yang izin konsesinya diberikan oleh Sultan Siak,”
Kalau boleh di telaah, perlu juga di apresiasi pemerintahan saat itu, sebab mereka sangat menghargai dan menjunjung tinggi kesejarahan Kesultanan Siak, dan apakah saat peralihan nanti, Pemerintah saat ini mengabaikan fakta sejarah tersebut, namun kita lihat saja saat peralihan tanggal 9 Agustus 2021 nanti,” ungkap Tengku Syed Muhammad Amin. Kamis(5/8/21)
Bahkan T Syed M Amin juga menceritakan bagaimana saat Lembaga Kesultanan Siak berhadir pada RDP Panja Migas di Komisi VII DPR RI pada tanggal 09 Februari 2021 yang lalu, dimana saat itu Wakil Gubernur Riau, Edi Natar menyatakan akan melibatkan Kesultanan Siak dalam hal peralihan antara Chevron dan Pertamina sebagai mana dikutip pembicaraannya dengan Tengku Syed Muhammad Amin sebagai berikut “Tengku, tak ada yang tidak bisa diselesaikan, nanti di Pekanbaru kita duduk bersama,” ujar Wakil Gubernur Edi Natar saat itu kepada saya.
Sementara itu, Ketua Persidangan Alex Noerdin juga sudah mengarahkan Wakil Gubernur Riau, Edi Natar yang saat itu merupakan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk merangkul dan melibatkan Kesultanan Siak, berikut kutipan pernyataan beliau ” Jangan pecah, jangan pecah, Pak Wagub jangan sampai tidak di rangkul dari Kesultanan Siak ini, Tengku main cantik, jangan emosi ” sebab fakta sejarah keberadaan Blok Rokan berawal dari zaman Sultan Syarif Kasim. Dan Alex Noerdin juga mengarahkan SKK Migas dan Chevron serta Pertamina yang juga hadir saat itu untuk tidak meninggalkan permasalahan disaat take over nanti,” ungkap Tengku Syed Muhammad Amin.
Maka dari itu, kami yang hadir saat itu dari Lembaga Kesultanan Siak mempertanyakan kembali niat baik dari Pertamina dan Pemerintah Provinsi Riau, kalau memang hendak menghilangkan kesejarahan Kesultanan Siak di Negeri Riau ini, maka Kami dari Seluruh Zuriat Kesultanan Siak siap meminta kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Siak menjadi Daerah Istimewa,” ungkapnya.
Menilik dari kronologis fakta RDP panja Komisi VII saat itu, dan mengingat bahwa sejak Sultan Syarif Kasim II memberikan izin untuk mengeksploitasi Migas di Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura sampai saat ini, kami kerabat dan lapisan masyarakat Riau yang berada di wilayah Kesultanan Siak dan khususnya anak cucu cicit yang terkait darah Sultan Siak, tidak pernah tersentuh langsung dari hasil tetesan minyak dari perut bumi negeri sendiri, dan dengan berakhirnya kontrak PT. CPI mengelola Blok Rokan ini, maka Kami dari Lembaga Kesultanan Siak menyatakan sikap:
Pertama : Menuntut PT. Chevron Pacifik Indonesia memberikan Royalti sebesar US$ 2,5 untuk setiap barel minyak yang telah dieksploitasi dari Bumi dan Tanah Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Kedua: Menuntut Pemerintah Indonesia c.q Pertamina (PT.Pertamina Hulu Rokan) memberikan royalti sebesar US$ 2,5 untuk setiap barel minyak yang telah dieksploitasi dari Bumi dan Tanah Wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Di samping itu, Lembaga Kesultanan Siak juga sudah mendapat dukungan dari Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Kubu Rokan Hilir, Masyarakat Adat Bathin Suku Sakai, Masyarakat Adat Kampar Kanan dan Masyarakat Adat Tujuh Kenegerian Kampar serta Majelis Persekutuan Melayu Serumpun Dumai, dan Kami dari Lembaga Kesultanan Siak juga terus menjalin hubungan baik dengan Kesultanan yang ada di Nusantara ini,” ungkap Tengku Syed Muhammad Amin.
Untuk itu, sebagaimana orang Melayu selalu bijak mengingatkan, jika Bertanam Budi dan Membalas Budi merupakan perbuatan mulia dan terpuji, dan orang tetua Melayu mengatakan “Bile sudah temakan budi, disanelah tempat Melayu mati ” (di kutip dari Tunjuk ajar Melayu), jadi sudah begitu besarnya Sultan Siak menanam Budi pada Negara dan Negeri ini, kalau pun masih tidak terkenang dan malahan cenderung menghilangkan bukti Kesejarahan Sultan Siak ini, sepertinya Negara dan Negeri ini sebagaimana peribahasa Melayu “Lupa Kacang pada Kulitnya” dan tidak salah rasanya kalau kami Zuriyat Sah Kesultanan Siak Sri Inderapura yang bertautin pada Lembaga Kesultanan Siak akan tetap menuntut sampai ke Pengadilan Internasional sekalipun,” tutup Tengku Syed Muhammad Amin.(YS)
