Larshen Yunus, Ketua Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (PP GAMARI).

PEKANBARU (HPC) – Persekusi yang baru-baru ini menjadi bahagian dari Tragedi Penistaan dan Penodaan kepada Demokrasi di Indonesia terus berlanjut, yakni mulai dari Kota Surabaya, Pontianak hingga ke Daerah Kota Pekanbaru.
Tindakan itu justru melahirkan banyak simpati dan empati terhadap perjuangan Semangat dan Gerakan

#2019GantiPresiden. Pantauan beberapa awak media, khususnya yang berada di Kota Pekanbaru, menemukan betapa banyaknya pihak-pihak baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang jika di Surabaya diketahui Oknum Banser justru didukung oleh Aparat, lain halnya dengan situasi di Kota Pekanbaru, yang secara terang-terangan melibatkan Kapolda maupun Kabinda Riau plus Oknum Aparat Kepolisian diberbagai sektor sebagai tamengnya.

Hal itu disampaikan Aktivis Riau dari Organisasi Legend PP GAMARI, bahwa Jika diamati dengan seksama pola gerakan anti #2019GantiPresiden dengan melibatkan semua unsur oknum Aparatur Negara (POLRI+BIN), Ormas Bayaran dan Antek-Anteknya telah jelas menunjukkan, bahwa kondisi PILEG dan PILPRES di tahun 2019 yang akan datang menjadi PEMILU yang terburuk sepanjang 73 Tahun Indonesia merdeka.

“Bila dicermati dengan kacamata yang rasional, sudah jelas bahwa Rezim Pemerintahan saat inilah yang kondisi iklim demokrasinya sangat teramat buruk sepanjang sejarah” tutur Larshen Yunus, Ketua Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (PP GAMARI).
Lanjutnya lagi, bahwa Rezim saat ini sudah terang benderang bermain dengan menghalalkan segala cara, yang kenyataannya sudah diluar akal sehat kita sebagai manusia. “Coba kita ingat lagi tragedi di Kota Pekanbaru kemarin, tampak sangat jelas situasi dan kondisi itu sudah di atur sedemikian rupa. Pola-Polanya dimainkan dengan melibatkan oknum aparat dan aparatur negara, yang diketahui juga telah didukung dengan Logistik yang cukup kuat dari pemodal-pemodal Luar dan dalam negeri” ungkap Larshen Yunus, yang juga merupakan Kader Pemuda Pancasila Provinsi Riau.

Aktivis Gamari itu juga menjelaskan, bahwa Gerakan Alumni 212 dan #2019GantiPresiden makin lama harus semakin gencar dan massif. Gerakan tersebut diwajibkan untuk dilakukan, guna menyadarkan Rakyat Indonesia dari cengkraman para zionis kapitalisme internasional yang berupaya sekuat tenaga mengkotak-kotakkan anak bangsa beserta wilayah-wilayah di seluruh penjuruh NKRI.

“Tentunya hal itu dilakukan untuk kepentingan Pemilik Modal yang sudah terlanjur menggelontorkan Logistiknya tanpa batas, mereka akan terus akan mengucurkan dana tanpa batas, agar Pemilu tahun 2019 harus dimenangkan oleh Petahana, yang mengakibatkan berapapun dana yang dibutuhkan untuk menguasai Indonesia akan mereka keluarkan. Kaum zionis kapitalisme internasional ini tidak memperhitungkan lagi harus menelan berapapun kerugian mereka saat ini, sebesar apapun dana yang dibutuhkan akan mereka pertaruhkan untuk menguasai NKRI” tegas Larshen Yunus.

Ditambahkannya lagi, bahwa uang bukan masalah bagi mereka saat ini, karena jika 5 tahun kedepan kekuasaan ditangan mereka, maka dana yang jumlahnya tak terbatas itu akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda bagi mereka, agar dapat terus bercokol dan menguasai Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara, yang akan mutlak harus dikuasai mereka.
Yunus, sapaan Ketua GAMARI itu juga kembali mengingatkan, agar hal-hal tersebut dapat menjadi acuan sekaligus peringatan bagi kita semua, sesama anak bangsa. “inilah yang dimaksud dengan Gerakan Harakiri atau Berani Mati Kaum zionis kapitalisme internasional guna memenangkan pertarungannya”.

Bertempat di Kantor Sekretariat Presidium Pusat GAMARI (27/08/2018), Yunus juga menjelaskan terkait dengan jumlah ‘mereka’ yang tidak begitu banyak, namun justru merekalah yang mampu mengatur negara ini melalui centeng-centeng yang telah lama mereka persiapkan di Indonesia.

“Istilahnya tak perlu jadi presiden di Indonesia, yang Penting mereka bisa mengatur presiden, simpel dan minim resiko karena semua tanggungjawab bernegara di tangan presiden, itulah kelicikan dan sadisnya mereka untuk berani berbuat yang muaranya tidak akan mau bertanggungjawab” kesal Yunus.
Terkait dengan keberpihakan yang nyata-nyatanya telah berhasil dilakukan oleh Kapolda dan Kabinda Riau, yang justru merusak nama baik aparat penegak hukum di republik ini. “Contohnya saja, yakni Peran Badan Intelijen Negara yang disingkat dengan istilah BIN, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian indonesia yang bertugas melaksanakan Tupoksi Pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 9 September 2016 yang lalu adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan. Adapun tugas dan fungsi dari BIN telah tertuang pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara” imbuhnya.

Berikut ini Fungsi Lembaga BIN :
a. Penyelenggara Penyelidikan.
b. Penyelenggara Pengamanan.
c. Penyelenggara Penggalangan.

Tugas Badan Intelijen Negara :
a. Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh.
b. Meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau
c. Lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
d. Melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain; dan
e. Membentuk satuan tugas.

Kata Yunus, bahwa dengan semakin massifnya gerakan rakyat melalui aksi-aksi Alumni 212 dan Relawan #2019GantiPresiden yang terus merengsek maju kedepan, guna mempertahankan Pancasila dan NKRI dibawah Komando Ulama, menjadi kekhawatiran tersendiri dan menjadi catatan penting bagi sekte zionis kapitalisme internasional serta antek-anteknya di Indonesia.
“Gerakan Alumni 212 dan #2019GantiPresiden juga akan terus menaikkan Eskalasi perlawanan masyarakat indonesia yang benar-benar menginginkan perubahan, yakni dengan semakin massif digencarkan guna menyadarkan dan membangkitkan perlawanan rakyat indonesia, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sedang dalam posisi terancam keberadaannya, dalam peta Globalisasi dunia saat ini” tukas Yunus.

Sementara ditempat terpisah, mantan Aktivis GAMARI, yang juga sekaligus saat ini menjadi Dewan Pembina a/n Dr H Jaya Wardhana SE SH MM, mengatakan bahwa #2019GantiPresiden adalah sebuah gerakan yang cerdas dan kreatif. Karena sosialisasi atau kampanye gerakan tersebut dilakukan dengan cara membuat kaos, gelang dan lain-lain dan terbukti viral di media sosial. “Gerakan tersebut bukan sesuatu yang haram dan kriminal” ujarnya.
Dedengkot GAMARI tempo lalu itu juga katakan, bahwa dalam pengamatannya, gerakan tersebut membuat Mr Presiden jengkel dan Paranoid sendiri serta yang jelas, di Indonesia ini masyarakat juga diajak untuk bebas memilih presidennya.
Doktor J, sapaan akrab dari Jaya Wardhana juga menuturkan, bahwa ikhtiar itu termasuk untuk mengganti presiden di tahun 2019 yang akan datang. Karena ujung dari gerakan tersebut sudah pasti guna mengalahkan Junjungan mereka pada Pilpres 2019.

“Saya mengkhawatirkan adanya paradigma berfikir yang keliru di dalam otak para kecebong (pendukung Jokowi-red), padahal menurut saya kritik dan Gerakan #2019GantiPresiden sebuah hal yang biasa dalam negera demokrasi dan bahkan dilindungi oleh undang-undang” sebut Dr J, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Macan Muda Pancasila (Pengurus Nasional MMP-red).
Terakhir, alumni fakultas ekonomi universitas islam riau itu juga mengatakan, bahwa Paradigma berpikir para kaum kecebong memang selalu gagal paham, mereka masih saja termakan propaganda yang dibuat oleh Partai pendukungnya. Salam Hormat Dr J – Wallahu A’lam Bisshawab, Wassalamu’alaikum Wr Wb.