SELATPANJANG (HPC) Jelang harijadi Kepulauan Meranti ke-8, daerah ini mendapat kado berupa pengesahan anggaran yang tepat waktu. Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (7/12) malam, disahkan APBD tahun 2017 sebesar Rp 1,17 triliun.
Anggaran Rp 1,17 triliun tersebut merupakan proyeksi belanja yang terdiri dari dua kelompok yakni; belanja tidak langsung sekitar Rp 588 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 590 miliar. Belanja tidak langsung disebut juga belanja rutin seperti untuk gaji aparatur dan biaya operasional. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja publik untuk membiayai pembangunan.
Dalam laporan juru bicara Banggar (Badan Anggaran) DPRD Edi Masyhudi SPdi MSi dijelaskan struktur APBD tersebut. Dimulai dari proyeksi pendapatan sekitar Rp 1,21 triliun lebih. Proyeksi ini didasari perkiraan dana masuk dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 63 miliar, dana perimbangan sekitar Rp 808 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp 245 miliar.
“Selain itu ada komponen penerimaan sebesar Rp 100 miliar dari silpa tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 37,8 miliar,” ungkap Edi.
Dengan lebih besarnya proyeksi pendapatan dari belanja jelas bahwa APBD kali ini mengambil konsep surplus. Selain itu belanja APBD 2017 ini lebih rendah dari APBD 2016 yang ditetap Rp 1,2 triliun lebih setelah perubahan.
Selain menjelaskan komposisi anggaran, juga disampaikan sejumlah rekomendasi. Diantara meminta Pemkab bekerja serius menekan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 33,4 persen, menekan angka pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan listrik.
“Kami juga meminta peningkatan PAD dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru atau mengintensifkan sumber penerimaan yang ada. Pemda juga harus optimal menjemput dana baik di provinsi maupun pusat,” tegas Edi.
Usai laporan Banggar, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fauzi Hasan SE dan didampingi Wakil Ketua Muzamil tersebut akhirnya mengetuk palu sidang satu kali untuk mengesahkan APBD tersebut. Paripurna pengesahan ini juga dihadiri sebagian besar kepala SKPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan beberapa pejabat dari instansi vertikal seperti Kapolres AKBP Barliansyah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Drs H Said Hasyim menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasamanya sehingga APBD bisa disahkan tepat waktu. Dia juga menganggap pengesahan tersebut sebagai kado bagi hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti ke-8 ini.
“Memasuki usia ke-8, masyarakat menunggu perubahan yang lebih cepat. Kita masih kabupaten tertinggal di Riau. Angka kemiskinan kita masih signifikan, mencapai 33,4 persen. Kami minta SKPD bekerja lebih serius menjalankan APBD ini, dan DPRD diharapkan terus mengawal ini,” tegasnya.
Menurutnya, jangan sampai ada uang rakyat yang mubazir. Apalagi Meranti merupakan daerah yang masih terisolir. “Marilah sama-sama kita berjuang membangun daerah ini. Kita juga harus berjuang merebut dana APBD provinsi dan APBN di pusat,” tambah dia.
Untuk itu, Said mengharapkan SKPD melakukan pendekatan, kajian dan studi-studi yang layak sehingga bisa menyakinkan provinsi dan pusat untuk memberikan anggaran. “Kita perlu bekerja lebih serius dan lebih keras lagi. Perlu komunikasi yang lebih intensif dengan provinsi dan kementerian-kementerian teknis terkait dalam meningkatkan anggaran pembangunan daerah ini,” tutupnya.
Sumber: merantikab.go.id
