PEKANBARU(HPC) – Forum Wartawan Legislatif (FWL) Riau mendukung upaya penegakkan hukum untuk mengusut anggaran fiktif di DPRD Riau. Anggaran fiktif yang telah diakui oleh sekretaris DPRD Riau Kaharuddin itu terjadi sejak lama sampai akhirnya 2016 lalu. Salah satunya adalah anggaran untuk bea tenaga keamanan atau sekuriti di DPRD Riau
Dimana pada tahu 2017 ini, anggaran keamanan untuk DPRD Riau mencapai Rp.5,6 miliar (Lima Ribu Enam Ratus Juta Rupiah). Sekretaris DPRD Riau Kaharuddin saat dikonfirmasi wartawan, mengakui bahwa aggaran untuk tenaga keamanan selama ini hanya bungkus saja. Sementara tenaga kerjanya tidak ada.
“Bukan hanya 2014 dan 2015, sampai tahun kemarin masih seperti itu, pengamanan kantor hanya sebagai bungkus, tapi sebenarnya untuk honor operator,” jelas Sekwan Kaharuddin.
Dia melanjutkan, kegiatan yang disamarkan seperti itu sebenarnya memang melanggar aturan. Namun ia sendiri tidak tahu bagaimana hal tersebut terjadi, karena pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.
“Secara aturan itu tidak diperbolehkan. Makanya ketika sampai di sini, kami kemudian mengubah sesuai dengan aturan. Untuk tahun 2017, itu sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah sebagaimana mestinya,” tuturnya dikutip goriaucom.
Menanggapi hal ini, FWL Riau mendukung upaya LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) yang meminta Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengusut anggaran fiktif tersebut.
“Kita mendukung upaya LSM KIB dan FITRA Rau yang menyatakan agar KPK mengusut anggaran fiktif tenaga keamanan selama ini. Untuk anggaran 2017 Rp.5,6 miliar, ini juga perlu diusut dan diawasi. Karena tidak wajar dibanding dengan anggaran serupa di DPR RI hanya 1,5 miliar setahun,” kata Sekretaris FWL Riau Surya Koto, Jumat (3/3/2017).
Namun sampai saat berita ini di keluarkan, sejumlah anggota DPRD Riau saat dihubungi tidak memberikan jaaban atas anggaran fiktif yang lama terjadi di lembaga wakil rakyat yang terhormat ini. (Gst)
