Pekanbaru(Haluanpos.com)- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru Pangkat Purba angkat bicara soal rumor putusan MK yang akan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) dan kader Partai Demokrat Pekanbaru diminta untuk tetap santuy, karena belum ada keputusan resmi yang disampaikan Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya diberitakan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny, diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Pangkat Purba menyebutkan, menjelang pelaksaan Pemilu 2024 mendatang banyak isu politik yang beredar. Para bacaleg Partai Demokrat Pekanbaru diminta untuk tetap santai alias santuy, sembari menunggu pengumuman hasil putusan MK secara resmi.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru, ingin menanggapi isu politik yang disampaikan oleh Denny Indrayana terkait sistim pemilihan legislatif melalui opsi tertutup. Padahal hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang disampaikan Mahkamah Konstitusi. Kita heran juga, kenapa beliau ini membuat statemen seperti itu, sehingga membuat resah para bacaleg partai politik peserta Pemilu 2024. Saya selalu mantan seorang hakim berpendapat, bahwa tidak akan pernah seorang hakim untuk membuat kegaduhan atau keresahan. Hakim sudah ditempa dari awal untuk menciptakan suasana damai, apalagi ini hakim Mahkamah Konstitusi. Ini sangat jauh panggang dari api, maka dari itu kita jangan tergesa-gesa dan terburu-buru dalam menanggapi isu miring tersebut,” ungkap Pangkat. Senin (29/05).
Sebagaimana diketahui, dalam sidang terakhir pada Selasa (25/5) kemarin, MK menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem Pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru/campuran.
Selain menghembuskan isu pemilihan tertutup, Denny Indrayana juga dituding menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Partai Demokrat merapatkan barisan hingga ke daerah, agar kader dan simpatisan Partai Demokrat tidak termakan isu miring yang beredar.(YS)
