Plt. Bupati Asmar Minta Petunjuk KPK,  saat mengikuti Rakor Pemberantasan Korupsi

0
124

PEKANBARU (HALUANPOS.COM)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023 dan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau, Rabu, 24 Mei 2023 di Balai Serindit, Pekanbaru.

Hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata, BPKP RI, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Riau dan kepala daerah kabupaten/kota di Riau, serta pejabat terkait lainnya.

Banyak hal yang disampaikan Wakil Ketua KPK itu. Diantaranya, Alex mengingatkan para pejabat di daerah agar tidak terlibat masalah hukum, apalagi tindak pidana korupsi.

“KPK itu otoritasnya melakukan penindakan. Kami menindaklanjuti laporan maupun informasi masyarakat. KPK akan langsung memberikan seragam orange kepada pelaku korupsi,” kata Alex.

MENARIK DIBACA:  ASITA RIAU : Pekanbaru-Jakarta Tembus Rp 1 Juta dari Rp 500 Ribuan, Penjualan Tiket Pesawat Turun Drastis

Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan program pemberantasan korupsi terintegrasi sejatinya dilatar belakangi oleh keinginan bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Tentunya program ini untuk membangun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen dan memetakan risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

“Elemen tersebut dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindakan korupsi,” kata Syamsuar.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengaku siap mendukung seluruh program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami siap mendukung KPK dalam melakukan program-program pemberantasan korupsi di daerah. Termasuk dengan lembaga penegakan hukum lainnya,” ujar Asmar.

MENARIK DIBACA:  KH. Abdurahman Q, Sampaikan Para Da'i harus beri Pesan Pesan Pencerahan di Ramadhan ini

Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta arahan dan petunjuk terkait peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu. Menurutnya, pasca kejadian itu banyak pejabat dan bendahara yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

“Banyak yang ingin mengundurkan diri, pada stres, ada asam lambung naik akibat dipanggil KPK. Saya sebagai Plt. Bupati minta petunjuk apa yang harus kamu lakukan,” tanya Asmar.

Selain Rakor, kegiatan itu juga diisi pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau. (Prokopim)